Menteri Persatuan Korea Selatan meyakini rezim Korea Utara menjadi dalang di balik kematian kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Kim Jong Nam, sang kakak, tewas dibunuh menggunakan racun di Terminal 2 Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Malaysia, 13 Februari lalu.
Senin (20/2/2017), Menteri Persatuan Korea Selatan Hong Yong Pyo memberi pernyataan terkait kasus yang kini diselidiki otoritas Malaysia itu.
Menurut Hong Yong Pyo, sejauh ini semakin jelas bahwa Pemerintah Korea Utara terlibat dalam kematian Kim Jong Nam.
"Meski kita masih menantikan hasil penyelidikan, tampak kemungkinan besar rezim Korea Utara menjadi dalang di balik pembunuhan itu," kata Hong Yong Pyo, di Seoul, Korea Selatan.
Hong Yong Pyo juga mengatakan pandangan Korea Selatan terhadap kasus tersebut berdasar dari rekam jejak kelakuan Korea Utara yang dianggapnya "abnormal dan tidak manusiawi".
Kelakuan demikian yang dimaksud adalah eksekusi paman Kim Jong Un dan Kim Jong Nam, Jang Song Thaek, yang dilakukan 2013 lalu.
"Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un selama ini fokus memperkuat pemerintahan penuh terornya untuk menghimpun kekuatannya," lanjut Hong Yong Pyo.
Pelaksana tugas Presiden Korea Selatan Hwang Kyo Ahn juga berpendapat serupa soal keterlibatan rezim Korea Utara dalam kasus tersebut.
Dalam pernyataannya, Hwang Kyo Ahn mengatakan Pemerintah Korea Utara seharusnya bertanggungjawab atas kasus itu.
"Itu membuktikan bahwa rezim Korea Utara memang nekat sekaligus kejam, karena akan melakukan apapun demi mengatur kekuasaannya," tambahnya.
"Korea Selatan perlu bekerjasama dengan komunitas internasional untuk memastikan Korea Utara bertanggungjawab atas aksi teror tersebut," tutur Hwang Kyo Ahn lagi.
Sebelumnya, Korea Selatan membantah tuduhan soal adanya persekongkolan dengan Malaysia dalam penyelidikan kasus kematian Kim Jong Nam.
Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol menuduh Malaysia sedang bersekongkol dengan pihak oposisi "yang ingin menjatuhkan Korea Utara", lantaran tak kunjung menyerahkan jenazah Kim Jong Nam pada Korea Utara.
Sejumlah media menyebut pihak oposisi yang dimaksud adalah Korea Selatan.
"Komentar Duta Besar Korea Utara soal Korea Selatan itu adalah sebuah klaim yang tidak masuk akal," demikian isi pernyataan Kementerian Persatuan Korea Selatan, Selasa (21/2/2017). (Yonhap News/Star Online).
No comments:
Post a Comment