Begitu ungkapan seorang netizen yang merespons pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla melarang ‘keras’ ahli Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ikut campur masalah hukum di Indonesia.
Diberitakan Kompas.com, sebelumnya ada tiga ahli PBB yang menilai vonis terhadap Ahok terjadi karena tekanan fatwa ulama, kampanye media yang agresif dan aksi protes massal diwarnai kekerasan.
Dalih tersebut yang membuat tiga ahli tersebut mendesak Pemerintah Indonesia membatalkan hukuman Ahok.
Ketiga ahli itu adalah Pelapor Khusus tetang Kebebasan Beragama, Ahmed Shaheed; Pelapor Khusus tentang Kebebasan Berpedapat dan Berekspresi, David Kaye, dan ahli independen untuk mempromosikan tatanan internasional yang adil dan demokratis, Alfred de Zayas.
Respons ‘keras’ JK itu juga ditekankan untuk siapa pun dan negara lain.
“Ini berlaku untuk siapa pun, termasuk negara lain di dunia,” tegasnya, Selasa (23/5/2017).
JK pun beralasan jika siapa pun bisa mencampuri masalah hukum di Indonesia, ia khawatir akan semakin membuat kacau kondisi yang ada.
“Mereka tidak boleh campuri urusan kita, hukum kita. Siapa pun tidak boleh. Sama dengan kita tidak boleh mencampuri urusan hukum di Malaysia, urusan hukum di Amerika Serikat,” jelasnya.
Menurutnya, jika diperbolehkan saling mencampuri urusan hukum negera lain, dunia bisa menjadi ladang pertentangan.
Pernyataan ini yang kemudian berimbas pada JK kalau dia disebut tidak paham hukum internasional terkait HAM, seperti komentar akun dengan nama Yoyon Mandini.
Akun lain yang membaca berita Kompas.com dengan judul ‘Jusuf Kalla Minta Ahli PBB Tak Ikut Campur soal Hukuman Ahok’, justru makin mencurigai keterlibatan JK dalam kasus Ahok.
“Parah.. emang dari dulu gw udah curiga dia (JK) akan bermain dalam momen ini,” komentar Ronald Priyanto.
“Berarti katahuan sdh kl jk ikut bermain dlm kasus ahok…,” tulis akun damaskus jamalum sidabalok.
“Yg benar anda tdk perlu ikut campur dlm vonis ahok..,” tulis Mr Vcool.
“Ternyata aktor utama di balik kasus ahok ini terkuak. ahok menarik banding apakah karena ‘ulah’ dia juga? kasihan orang baik hidupnya di bikin berantakkan dan negara tidak bisa berbuat apa apa. sedih….,” tulis akun dengan nama Depan Belakang.
Netizen lain juga berkomentar bernada nyinyir seperti mengungkapkan kalau JK politikus licik.
“JK bukan negarawan, kelasnya masih tetap politikus licik. itu sja… gk heranlah..,” komentar akun joel saragih.
“Kalau pejabat baik sampe luar negeri juga bntuin, kl yg g baek, jgnkan luar negeri, tetangga jg ogah bantuin,” tulis surya admaja.
“Kalau di dalam negri lu bisa demo berjilid2, kali ini lawannya pbb, keluarin aja fatwa haram buat pbb, minoritas di indo mgkn bisa lu bungkam dengan berbagai cara, coba aja lu bungkam dunia,” tulis Ivandy Setiawan.
Bahkan ada netizen dengan nama R jf memberikan komentar panjang seperti ini.
“Pak jk….agama itu urusan individu soal akhirat, jd sangat wajar jika lain bangsa ikut campur dan bela untuk yg dirasa salah !!! bapak yg salah menjadikan agama bekal untuk intervensi negara..krn negara itu urusannya duniawi !!!”
“Harusnya pejabat pemerintah dilarang rangkap jabatan di ke agamaan supaya tidak ada unsur modus !!!..dan tindakan nyata adil pancasila terlihat jelas aksinya. Pemerintah terlalu memanjakan mayoritas…”
“Tiap hari di lingkungan & media, semua hampir tiap jam selalu di suguhkan konten promosi agama mayoritas, ditambah skrg makin banyak bahasa indonesia selalu dicampurkan dengan bahasa arab/islam…..kami minoritas “dipaksa” untuk mengerti dan mencari tau apa yg bukan kapasitas kami.adilkah…adakah pancasila itu anda dukung ????” tulisnya.
Sumber: Tribun
No comments:
Post a Comment